Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Katam
pustaka
cybex
wbs
Suplemen Sinta

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini660
mod_vvisit_counterKemarin656
mod_vvisit_counterMinggu ini2491
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir4350
mod_vvisit_counterBulan ini7795
mod_vvisit_counterBulan Terakhir17218
mod_vvisit_counterSemua hari623773

Online (20 menit yang lalu): 13
IP Anda: 54.227.127.109
,
Hari ini: 13 Des, 2017
BPTP Kaltim gelar Public Hearing SPP PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Margaretha   
Senin, 04 Desember 2017 07:55

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi terkait pertanian, BPTP kaltim melaksanakan Public hearing dalam meningkatkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Kegiatan diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari instansi baik pemerintah maupun swasta serta akademisi yang merupakan stakeholder dari BPTP Kaltim.

Publik hearing dipimpin oleh Kepala BPTP Kaltim (Dr. Muhammad Amin, S.Pi, M.Si) dengan narasumber Kepala Perwakilan Ombusdman Kaltim (Syarifah Rodiah, SH, SE, MM) dan Kabag Organisasi dan Kepegawaian, Setjen Kementan (Drs. Nawawi Nata, M.Si).

“BPTP sebagai ujung tombak terakhir Kementerian Pertanian yang ada di Provinsi sehingga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, salah satu fungsinya ialah menjadi jembatan inovasi teknologi antar stakeholeder”, ujar M. Amin dalam pembukaan.

Standar pelayanan publik merupakan bentuk kontrak kinerja dalam memberikan pelayanan, terdapat 5 produk layanan yang ada di BPTP Kaltim yaitu pelayanan informasi konsultasi dan rekomendasi teknologi pertanian; pelayanan penyaluran benih UPBS melalui penjualan dan bantuan; pelayanan perpustakaan; pelayanan pengujian laboratorium; pelayanan magang/pelatihan/ PKL bagi siswa atau mahasiswa.

Lebih lanjut M.Amin menjelaskan bahwa pelayanan diberikan secara gratis kecuali pelayanan penyaluran UPBS dan pengujian Laboratorim, hal ini disebabkan karena pelayanan tersebut membutuhkan biaya yang nantinya akan disetorkan ke Negara (PNBP).

Nawawi menyampaikan bahwa standar pelayanan publik memiliki prinsip sederhana, konsisten, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, transparan, berkeadilan. Sehingga masyarakat berhak memperoleh informasi serta mengawal kebijakan strategis yang ada di BPTP Kaltim.

“Ombusdman siap menerima serta akan menindaklanjuti, menyelesaikan laporan, dan mencegah MAL admisnitrasi (praktek penyimpangan), bila masyarakat menemukan hal hal yang dinilai melanggar”, tegas Syarifah dalam paparannya.

Kegiatan diakhir dengan penandatangan berita acara kesepahaman tentang penyusunan SPP di BPTP Kaltim yang ditandatangani oleh Kepala BPTP kaltim serta 7 orang perwakilan dari peserta yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombusman Kaltim dan Kepala Bagian Oranigsasi Kementan.

 

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com