Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
upg
Katam
pustaka
Suplemen Sinta
wbs

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini174
mod_vvisit_counterKemarin860
mod_vvisit_counterMinggu ini3063
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir5249
mod_vvisit_counterBulan ini16443
mod_vvisit_counterBulan Terakhir23925
mod_vvisit_counterSemua hari1031235

Online (20 menit yang lalu): 13
IP Anda: 18.232.53.231
,
Hari ini: 21 Agus, 2019
BPP Tidak Dapat Dialihfungsikan ataupun Dirombak PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Rina D   
Kamis, 21 September 2017 09:52

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, bahwa penyelenggara fungsi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan bidang pertanian provinsi maupun kabupaten/ kota. Dengan terintegrasinya fungsi penyuluhan pertanian tersebut, maka perlu segera dilakukan advokasi terhadap lembaga penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/ kota, maupun kecamatan sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan produksi 11 komoditas strategis nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan UPT Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Provinsi Kalimantan Timur, Jum’at 15 September 2017 melaksanakan kegiatan “Advokasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Kalimantan Timur”, yang bertempat di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim.


Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Prov. Kaltim, Bupati/ Walikota se-Kaltim, Ketua DPRD Kab/ Kota se-Kaltim, Kepala Bappeda Prov. Kaltim, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Kepala Dinas Peternakan Prov. Kaltim, Kepala BKD Prov. Kaltim, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Kaltim, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kaltim, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kab/ Kota se-Kaltim, Kepala Bappeda Kab/ Kota se-Kaltim, Kepala Dinas yang menangani penyuluhan Kab/ Kota se-Kaltim, Kepala BKD Kab/ Kota se-Kaltim,  Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kab/ Kota se-Kaltim, penyuluh BPP lingkup Kota Samarinda, serta penyuluh BPTP Kalimantan Timur. Adapun narasumbernya adalah Prof. Bustanul Arifin dan Dr. Adang Warya.

Point penting dalam pertemuan tersebut antara lain:

  1. Meski fungsi penyuluhan pertanian telah terintegrasi ke dinas yang menangani urusan bidang pertanian, namun kedudukan BPP tidak dapat dialihfungsikan ataupun dirombak, sehingga tetap berfungsi sebagai pos simpul koordinasi program, pelaksana kegiatan, serta pusat data dan informasi pertanian di kecamatan;
  2. Mensinergikan dan mendayagunakan kedudukan Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP/ Kecamatan dengan Kepala KCD dalam mendukung peningkatan produksi 11 komoditas strategis nasional;
  3. Memastikan dan menetapkan Petugas Admin Pengelola Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan Cyber Extension, mulai dari tingkat kecamatan, kab/ kota, dan provinsi yang telah dilatih sebelumnya di lembaga penyuluhan;
  4. Penanganan status THL-TBB untuk usia 35 tahun keatas untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedangkan untuk usia di bawah 35 tahun per-2015 telah diangkat seluruhnya sebagai CPNS;
  5. Memastikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan mendapat dukungan pembiayaan dari APBD.

 

 

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com