Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
upg
Katam
pustaka
Suplemen Sinta
wbs

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini175
mod_vvisit_counterKemarin860
mod_vvisit_counterMinggu ini3064
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir5249
mod_vvisit_counterBulan ini16444
mod_vvisit_counterBulan Terakhir23925
mod_vvisit_counterSemua hari1031236

Online (20 menit yang lalu): 13
IP Anda: 18.232.53.231
,
Hari ini: 21 Agus, 2019
Tim Setjen Kementan, Monitoring Pengelolaan "Tunkin" BPTP Kaltim PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Bachrian P   
Minggu, 10 September 2017 12:53

 

Kamis, 7 September 2017 Bertempat di Ruang Rapat Kepala Balai dilaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Verifikasi pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja yang dihadiri oleh satker BPTP Kaltim dan satker Balai Karantina Klas 1 Samarinda yang diwakili oleh bendahara dan petugas pembuat daftar gaji.

Acara dibuka oleh Kepala Subbagian Tata Usaha BPTP Balitbangtan Kaltim, Bachrian Pebriyadi S.Pi, M.Si. Bachrian menyatakan bahwa kunjungan Tim Setjen Kementan ke BPTP Kaltim yang adalah untuk memonitoring pengelolaan Tunjangan Kinerja.  Hingga saat ini pemberian Tunjangan Kinerja atau Tukin berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 6/Permentan/KU.060/2/2016 mulai yang paling rendah pada grade 1 sebesar Rp. 1.968.000,- sd grade 17 Rp. 26.324.000,-.Tim Setjen Kementan Mulyadi  dan Suparto menyampaikan beberapa hal terkait mekanisme keuangan pengelolaan Tukin. Lebih lanjut Mulyadi  mengingatkan pentingnya penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu, seperti tanda terima, SPTJM dan pelaporan pajak tahunan. Pada masa yang akan datang pemberian Tukin  akan langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai. Hasil evaluasi pengelolaan tukin pada satker BPTP Kaltim dan satker Balai Karantina Samarinda sudah memadai dan telah didokumentasikan dengan baik di bagian keuangan/kepegawaian.

Dalam acara diskusi disampaikan bahwa masih ada pegawai yang belum sesuai dengan jabatannya sehingga perlu usul perubahan jabatan yang sesuai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Wacana kenaikan tukin juga menjadi perhatian diskusi peserta rapat, mengingat besaran Tukin di Kementerian pertanian saat ini baru 70 persen. Sampai saat ini baru  tiga kementerian/lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA), yang sudah mendapatkan Tukin 100 persen. Selain tiga instansi tersebut, saat ini belum ada kementerian/lembaga yang memperoleh Tukin 100 persen.

Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tahun 2014 merupakan salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja (Tukin) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga. Kalau ada K/L yang indeks reformasi birokrasinya meningkat, bisa saja mengajukan usulan kenaikan Tukin ke Kementerian PANRB. Meskipun demikian, keputusan naik-tidaknya Tukin suatu instansi pemerintah sangat tergantung kemampuan keuangan negara.

Ada dua aspek yang menjadi parameter dalam evaluasi reformasi birokrasi, yakni delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Pada kelompok ini, diberikan bobot penilaian sebesar 60 persen. Selain itu, ada survei indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Survei ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Bobot penilaian untuk komponen kedua ini sebesar 40 persen.

Semoga dengan semakin berkualitasnya laporan keuangan Kementan dan semakin baiknya penataan reformasi birokrasi di kementan maka tukin pun akan semakin meningkat.

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com