Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
wbs
Katam
upg
Suplemen Sinta
pustaka

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini395
mod_vvisit_counterKemarin831
mod_vvisit_counterMinggu ini2020
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir6692
mod_vvisit_counterBulan ini14811
mod_vvisit_counterBulan Terakhir24645
mod_vvisit_counterSemua hari1054248

Online (20 menit yang lalu): 17
IP Anda: 18.207.252.123
,
Hari ini: 17 Sep, 2019
Capai Opini WTP dengan Adminstrasi yang Akuntabel PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Margaretha   
Kamis, 16 Februari 2017 06:51

Workshop penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2016 tingkat UAPPA/B-2 untuk wilayah Propinsi Kaltim dan Kaltara dilaksanakan di Balikpapan pada 30 Januari s/d 3 Februari 2017.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya untuk memenuhi UU No 17 tahun 2003 yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

Kepala Bappeda Prov Kaltim (Dr. Ir. H.Zairin Zain, M.Si) membuka workshop yang dihadiri oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan, Verifikator dari Badan Ketahanan Pangan, Tim Riviuw dari Inspektorat Jenderal Kementan, serta Dinas dan Badan Lingkup Pertanian Kaltim dan Kaltara.

Dalam penyampaian laporan kegiatan, Kepala Balitbangtan Kaltim (Dr. Ir. M. Hidayanto MP) menyampaikan bahwa pada tahun 2016 APBN yang diterima oleh Satker Lingkup Kementan Kaltim dan Kaltara Rp 392.357.686.000.- untuk 38 Satker (Kaltim 23 Satker dan Kaltara 15 Satker)

“APBN tersebut harus dilaporkan dengan dukungan dari administrasi keuangan yang akuntabel, baik dan benar. Hasilnya diharapkan mampu memperoleh opini BPK dari WDP (wajar dengan pengecualian) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian)”, jelas M.Hidayanto.

Capaian kInerja pertanian di daerah perlu dukungan serta kerja keras dari semua pihak khususnya dengan pemerintahan Daerah yang mampu memberikan informasi lebih akurat terkait pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di lapangan.

“Sinergitas kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah baik kebijakan yang bersifat makro pembangunan, finansial maupun kebijakan sektoral mampu mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektro pertanian khususnya di Kalimantan” Ujar H. Zairin di akhir pertemuan.

 

 

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com