Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
pustaka
upg
Portal PPID
wbs
Katam
Suplemen Sinta

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini529
mod_vvisit_counterKemarin685
mod_vvisit_counterMinggu ini5258
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir9174
mod_vvisit_counterBulan ini15737
mod_vvisit_counterBulan Terakhir34224
mod_vvisit_counterSemua hari1434996

Online (20 menit yang lalu): 10
IP Anda: 3.226.245.48
,
Hari ini: 15 Agus, 2020
Capai Opini WTP dengan Adminstrasi yang Akuntabel PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Margaretha   
Kamis, 16 Februari 2017 06:51

Workshop penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2016 tingkat UAPPA/B-2 untuk wilayah Propinsi Kaltim dan Kaltara dilaksanakan di Balikpapan pada 30 Januari s/d 3 Februari 2017.  Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahunnya untuk memenuhi UU No 17 tahun 2003 yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

Kepala Bappeda Prov Kaltim (Dr. Ir. H.Zairin Zain, M.Si) membuka workshop yang dihadiri oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementan, Verifikator dari Badan Ketahanan Pangan, Tim Riviuw dari Inspektorat Jenderal Kementan, serta Dinas dan Badan Lingkup Pertanian Kaltim dan Kaltara.

Dalam penyampaian laporan kegiatan, Kepala Balitbangtan Kaltim (Dr. Ir. M. Hidayanto MP) menyampaikan bahwa pada tahun 2016 APBN yang diterima oleh Satker Lingkup Kementan Kaltim dan Kaltara Rp 392.357.686.000.- untuk 38 Satker (Kaltim 23 Satker dan Kaltara 15 Satker)

“APBN tersebut harus dilaporkan dengan dukungan dari administrasi keuangan yang akuntabel, baik dan benar. Hasilnya diharapkan mampu memperoleh opini BPK dari WDP (wajar dengan pengecualian) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian)”, jelas M.Hidayanto.

Capaian kInerja pertanian di daerah perlu dukungan serta kerja keras dari semua pihak khususnya dengan pemerintahan Daerah yang mampu memberikan informasi lebih akurat terkait pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di lapangan.

“Sinergitas kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah baik kebijakan yang bersifat makro pembangunan, finansial maupun kebijakan sektoral mampu mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektro pertanian khususnya di Kalimantan” Ujar H. Zairin di akhir pertemuan.

 

 

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com