Dari berbagai korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam pasal 12B undang-undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana eletronika. Meskipun sudah diterangkan dalam undang-undang, ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak beberapa gratifikasi ‎yang masuk dalam radar pengawasannya. Bentuknya mulai dari tiket perjalanan dinas sampai embel-embel ucapan terima kasih berupa uang dolar AS.

"‎Kalau reformasi birokrasi berjalan tuntas, hal-hal semacam gratifikasi dan korupsi bisa dihindari. Tapi jangan diskriminatif juga pemberlakuan reformasinya. Kalau sama-sama bekerja sebagai supir antara Kementerian satu dengan yang lain harus sama gajinya, supaya menghindari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," jelas Agus Rahardjo, Ketua KPK.

KPK, sambungnya, sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006. Di mana KPK perlu menangani praktik korupsi di kalangan swasta. Alasan Agus, pihak swasta saat ini masih belum tersentuh penelusuran KPK sehingga praktik korupsi menjadi masif.

Korupsi terjadi bisa karena suap, gratifikasi, dan lainnya. ‎Saat ini, batas maksimal pemberian gratifikasi yang diperbolehkan kepada PNS hanya Rp 1 juta. Sedangkan di luar negeri, pemberlakuannya senilai US$ 50 atau sekitar Rp 675 ribu (kurs Rp 13.500 per dolar AS).
"Kalau di atas ketentuan itu, berarti suap," tegas Agus saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Adapun beberapa contoh gratifikasi yang harus ditolak para PNS adalah:

1. Pemberian tiket perjalanan dinas
2. Pemberian hadiah seperti mobil dan rumah
3. Pemberian hadiah saat pernikahan melampaui batas, seperti biaya event organizer atau konsumsi ditanggung pengusaha tertentu
4. Memberikan potongan harga khusus kepada pejabat negara atau PNS
5. Biaya ongkos naik haji
6. Pemberian hadiah ulang tahun
7. Pemberian uang ucapan terima kasih. Model paling banyak dalam bentuk mata uang dolar AS dengan alasan supaya ringkas.

Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan 7/Permentan/OT.140/7/2014 tentang pedoman pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian yang mewajibkan seluruh unit kerja membentuk/menetapkan Sub UPG dan menyampaikan laporan kepada UPG Kementan.

Melalui Keputusan Kepala BPTP Kaltim Nomor 51/Kpts/PW.430/I.12.25/1/2015 tanggal 2 Januari 2015  telah menetapkan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur dengan alamat kontak person Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Tolak Gratifikasi telah disosialisasikan kepada Peneliti, Penyuluh dan Fungsional lainnya maupun calon fungsional pada saat Bimtek Kapasitas SDM di Balikpapan tanggal 22 Oktober 2016  dengan menayangkan video anti gratifikasi. Pelaporan gratifikasi cukup mudah dengan mengisi formulir 1 dan formulir 2.