Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
upg
Katam
pustaka
Suplemen Sinta
wbs

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini177
mod_vvisit_counterKemarin860
mod_vvisit_counterMinggu ini3066
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir5249
mod_vvisit_counterBulan ini16446
mod_vvisit_counterBulan Terakhir23925
mod_vvisit_counterSemua hari1031238

Online (20 menit yang lalu): 12
IP Anda: 18.232.53.231
,
Hari ini: 21 Agus, 2019
Pendampingan kejaksaan dan kepolisian RI terhadap program Upsus untuk mewujudkan swasembada pangan PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Margaretha   
Senin, 12 Oktober 2015 15:02

Balikpapan, 7/10.  Acara yang digagas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ini adalah dalam rangka menambah pemahaman terkait upaya penyerapan anggaran dengan narasumber yang kompeten denga harapan materi yang disampaikan dapat menjadi solusi untuk percepatan serapan anggaran di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Ikan sepat ikan ikan gabus ditambah lele, makin cepat makin bagus dan tidak bertele-tele” ujar Kepala Dinas Pertanian dalam sambutannya mewakili Gubernur Kaltim. Kegiatan Kaltim dan Kaltara mulai tahun 2015 sudah menggunakan APBN terpisah. Kaltim saat ini memiliki pendapatan terbesar dari sumber alam yaitu batubara dan migas, akan tetapi serapan APBNP kegiatan Pertanian masih kecil. Hal ini disebabkan karena menggunakan sistem baru sehingga belum ahli dalam pengerjaannya.

Dalam mensejahterakan petani, kementerian pertanian dan pemerintah daerah merupakan satu elemen yang tidak terpisahkan. Kementerian pertanian memiliki program sedangkan daerah memiliki wilayah dan SDM sehingga perlu sosialisasi dalam rangka percepatan serapan anggaran di Kaltim dan Kaltara terutama UPSUS dalam rangka swasembada pangan demikian disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementan (Justan Ridwan Siahaan).

Datangnya kejaksaan,kepolisian dan BPTP sebagai bentuk yang diinginkan oleh audit modern. Selama ini audit terkait dengan defisiensi, pemeriksaan setelah kegiatan, kerugian dan sebagainya, kedepan audit dijadikan mentor untuk membimbing penggunaan anggaran agar tidak terjadi kegagalan dalam penyerapan anggaran. Menjadi mitra yang pro aktif dalam pengelolaan program kedaulatan pangan untuk mensejahterakan masyarakat merupakan misi yang dirancang oleh Irjen. “Kegagalan dalam penyerapan merupakan kegagalan irjen juga”, ujar Justan.

Audit yang dilakukan selain memeriksa dan mengkritik tetapi digunakan juga untuk menjadi cara dalam menemukan rekomendasi perbaikan yang lebih baik. Sehingga apabila masih terjadi pelanggaran maka pihak dari kepolisian akan turun tangan dan tidak akan kompromi terhadap pelanggaran yang dapat merugikan negara.

Provinsi Kaltim per 5 Okt dengan pagu anggaran 550 M baru menyerap 148 M sedangkan provinsi Kaltara dari 95 M terserap 31 M. Dari data tersebut dapat terlihat realisasi serapan sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa daerah kurang memperhatikan petani. Hal ini merupakan indikator, walaupun faktor lain juga diperhitungkan. Rata – rata daerah lain telah menyerap 45 % tetapi untuk Kaltim dan Kaltara berada jauh dibawah. Pertemuan selama 2 hari ini dijadikan sebagai wadah untuk menyelesaikan kendala – kendala yang dihadapi. Penyebab Pelayanan yang masih kurang bisa jadi disebabkan adanya ketakutan atau karena program SPAN yang masih membingungkan  sehingga penyerapan masih minim.

Irjen berharap para narasumber dapat memberi keyakinan shg realisasi penyerapan anggaran di Kaltim dan Kaltara bisa signifikan. Lebih lanjut disampaikan agar upaya yang dilakukan adalah dalam rangka bahu membahu bersama sama mengawal agar bisa bekerja lebih nyaman. Dan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan pertemuan ini dengan baik.

 



 
Joomla Templates by JoomlaVision.com