Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
cybex
pustaka
wbs
Suplemen Sinta
Katam

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini52
mod_vvisit_counterKemarin635
mod_vvisit_counterMinggu ini52
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir4128
mod_vvisit_counterBulan ini9688
mod_vvisit_counterBulan Terakhir19784
mod_vvisit_counterSemua hari608448

Online (20 menit yang lalu): 10
IP Anda: 23.20.129.162
,
Hari ini: 18 Nov, 2017
Mengerek Kinerja SATLAK SPI untuk Mencapai WTP PDF Cetak E-mail
Oleh Bachrian P   
Kamis, 24 Juli 2014 07:07

Kasus korupsi yang terjadi di instansi pemerintah kini menjadi pemberitaan yang marak. Bukan hanya kasus di lembaga kementerian, tapi di lembaga non kementerian. Bahkan terkuaknya kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan pemerintah daerah menjadi sebuah sinyal waspada bagi Pemerintah Indonesia.

Untuk menekan kasus korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan negara sejak beberapa tahun Kementerian Pertanian termasuk di BPTP Kaltim telah membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Internal. Satlak SPI ini akan menjadi early warning system untuk mencegah terjadi penyalahgunaan keuangan negara.

“Karena itu, Satlak SPI harus taat azas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya, sehingga bisa mengakhiri penyimpangan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Paling tidak memperkecil penyimpangan,”

Hasil pengawasan ternyata masih ada temuan penyimpangan yang signifikan, baik yang sifatnya berat maupun ringan. Temuan lainnya adalah selalu ada kesulitan merealisasikan anggaran tepat waktu. “Akibatnya keinginan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sekadar mimpi,”

Lebih menyedihkan lagi di lapangan muncul pertanyaan bahwa program pertanian belum banyak dirasakan petani. Padahal program-program pemerintah itu menggunakan anggaran negara.

Dari hasil analisa, ada dua faktor mengapa hal itu terjadi. Pertama, orientasi program masih pada pencapaian angka realisasi atau serapan anggaran, bukan pada dampak dari program pemerintah tersebut. “Seharusnya kita berpikir lebih jauh. Kalau pelaksanaan program itu bisa tepat waktu dan dampaknya dirasakan manfaatnya oleh petani,”

Kedua, unit pelaksana di lapangan/daerah masih berorientasi pada kepentingan urusan masing-masing. Sebaliknya jarang berpikir untuk membuat link (jaringan) kegiatan bersama-sama di tingkat provinsi. Akibatnya solidaritas antar unit eselon satu sangat rendah (tidak solid). “Ini terjadi karena tidak adanya komunikasi,”

SPI secara berkala

Unit kerja BPTP Kaltim menerapkan SPI secara berkala pada tingkat eselon III. Sebagai unit terkecil dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah, dengan harapan, SPI mampu melaksanaan tugas tersebut dengan taat azas. SPI harus menjadi sarana penyelenggaraan negara yang memberikan keyakinan dalam pengelolaan anggaran negara sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan demikian peluang menggapi status WTP pada tahun 2014 akan lebih besar lagi,”.

Keberadaan Satlak SPI di BPTP Kaltim yang handal sangat diperlukan agar pengawasan melekat betul-betul menjadi budaya organisasi. Dengan demikian, ke depan tidak perlu menunggu pemeriksa atau pengawas ekternal maupun internal, tapi mereka bisa mendeteksi sendiri penyimpangan penyimpangan yang ada sebagai early warning system.

Dari evaluasi yang dilakukan Itjen Kementan, sudah ada dampak dari kegiatan pembinaan SPI tersebut. Diantaranya, jumlah kerugian negara tiap tahun makin menurun, akuntabilitas kinerja meningkat (nilai LAKIP meningkat dari C menjadi B). Selain itu jumlah unit kerja yang mendapatkan sertifikat wilayah bebas (WBK) juga meningkat dari tahun ke tahun. “Ini menunjukkan bahwa keseriusan dalam menerapkan SPI. Tercermin dari komitmen pimpinan,”.

‘Trik Mencapai Opini WTP’

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mungkin menjadi harapan semua intansi pemerintah, tak terkecuali Kementerian Pertanian. Sebab opini dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu penilaian kinerja pelaksanaan anggaran negara. Pertanyaannya apakah sulit mencapai opini WTP tersebut? Menurut Auditor Utama Keuangan Negara, BPK, Kamaludin, sebenarnya untuk mencapai status WTP tidak sulit. Syaratnya, Satlak SPI benar-benar bekerja sesuai dengan laporan keuangan negara yang telah ditetapkan.

“Untuk mendapatkan opini WTP harus dimulai dari bawah yakni Satlak SPI yang berada di unit eselon satu masing-masing. Karena laporan keuangan dimulai dari unit-unit eselon satu. Jadi untuk mencapai WTP ada di tangan Satlak SPI,”

Peran BPK sendiri hanya memberikan pandapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga. Sedangkan peran aparat pengawas internal adalah melakukan pengawasan dan membantu manajemen dalam menerapkan sistem pengendalian internal, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang wajar. “Jika sistem penyusunan laporannya baik dan sesuai aturan, maka bisa mencapai opini WTP,”.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan negera, BPK akan melihat dua hal temuan. Pertama, temuan terkait sistem pengendalian yang terdiri dari pengendalian pendapatan, belanja, aset dan kewajiban. Kedua, terkait kepatuhan yakni kepatuhan terhadap pendapatan, belanja, aset dan kewajiban.

Dari kegiatan pengendalian tersebut kemungkinan akan ditemukan kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kelemahan tersebut harus segera dilaporkan kepada manajemen untuk dilakukan perbaikan.

“Pengendalian dan perbaikan yang telah dilakukan harus dipantau terus oleh pengawas. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Ini agar perbaikan dapat berkesinambungan,” tuturnya. Apakah dengan WTP sudah pasti bebas korupsi? Kamaludin menyatakan, bahwa laporan keuangan yang sudah mendapat opini WTP tidak menjamin bebas korupsi. Sebab, opini WTP hanya melihat pada proses pelaksanaan yang sesuai prosedur.

 

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com