Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Katam
upg
pustaka
Suplemen Sinta
wbs

Media Sosial

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini958
mod_vvisit_counterKemarin1260
mod_vvisit_counterMinggu ini7600
mod_vvisit_counterMinggu Terakhir7887
mod_vvisit_counterBulan ini34490
mod_vvisit_counterBulan Terakhir42941
mod_vvisit_counterSemua hari1347875

Online (20 menit yang lalu): 17
IP Anda: 3.230.154.129
,
Hari ini: 30 Mei, 2020
Sosialisasi Penanganan Perkara Pidana dan TUN. PDF Cetak E-mail
Berita
Oleh Ekayujaya   
Sabtu, 14 Maret 2020 09:02

Setiap warga negara pastinya sepakat bahwa sistem pemerintahan yang baik harus didasarkan pada aturan-aturan yang dibentuk secara demokratis. Aturan yang bentuk yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap tuntutan kehidupan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan amat UUD 1945. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ini ditata dalam satu aturan/tatanan yang lebih dikenal dengan istilah Hukum Tata Usaha Negara.
Hukum Tata Usaha Negara menyentuh semua elemen pemerintahan, termasuk dalam hal ini Kementerian Pertanian. Hal itu dikarenakan hukum tata usaha negara memuat peraturan yang mengatur banyak hal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan meliputi struktur organisasi, kefungsian, kewenangan, produk hukum yang dapat dicipta, sarana yang digunakan dan sistem pengawasan.

Karena ini berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari pegawai pemerintahan (ASN) agar bisa menciptakan sistem good governance yang ideal, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Penanganan Perkara Pidana dan Tata Usaha Negara”. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala BPTP, Kasubag Tata Usaha, Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian (12/14 Maret 2020) dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan BPTP Balitbangtan Kalimantan Timur berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. 

Dengan dibuka langsung oleh (plt) Sekretaris Badan Litbang Pertanian, kegiatan yang masih akan berlangsung selama 3 hari mendatangkan pembicara dari berbagai sumber. Narasumber tersebut menyampaikan banyak materi terkait Hukum Tata Usaha Negara, peserta kegiatan ini tidak hanya mendapatkan materi Pengantar Hukum Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Narasumber dari Akademisi Universitas Trisakti), materi Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Kitab UU Hukum Acara Pidana (Narasumber dari Perhimpunan Advokad Indonesia), materi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara (Narasumber dari Dirjen PerPu Kemenkumham) , materi Penanganan Perkara Sengketa Tata Usaha (Narasumber dari PAHAM Indoesia) serta materi terkait Penanganan Perkara Pidana dan Tata Usaha Negara Lingkup Kementerian Pertanian (Narasumber dari Kabag Advokasi Biro Hukum, Kementan).


Semua materi tersebut diberikan untuk meningkatkan pengetahuan ASN Kementerian Pertanian terhadap penanganan perkara pidana dan tata usaha negara yang mungkin saja akan terjadi pada unit kerja mereka masing-masing.

 
Joomla Templates by JoomlaVision.com